SINERGI JATIM - DPRD Kabupaten Banyuwangi menyorot tajam maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana tidak, di tri semester awal Tahun 2023 ini saja, tercatat lebih dari 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berhasil diungkap pihak kepolisian.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila mengaku sangat prihatin atas tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bumi Blambangan.
"Jelas kami prihatin. Apalagi korbannya masih di bawah umur," kata Kamila, Senin (13/3/2023).
Hal inipun harus menjadi perhatian semua pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarat, termasuk masyarakat secara luas.
"Sembari kita berupaya, kita juga membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Sehingga harapannya, di Banyuwangi tidak ada lagi kekerasan terhadap anak," ungkapnya.
Hasil pengamatannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan pada anak. Beberapa diantaranya kurang perhatian dari keluarga, keluarga yang tidak mampu merawat anak imbas pernikahan dini.
"Termasuk faktor lingkungan dan teknologi yang kian berkembang pesat. Jadi mereka meniru apa yang ada di gadget, kemudian dicontohkan kepada orang di sekitarnya," tegasnya.
Menurut Kamila, Banyuwangi sebenarnya sudah memiliki peraturan daerah (perda) tentang Kabupaten Layak Anak. Isi dari aturan itu telah tertuang semua yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Paska rentetan kejadian ini, pihaknya akan lebih intens membahasnya bersama Dinas Sosial setempat, termasuk kekerasan perempuan dalam rumah tangga.
Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan kasus kekerasan yang menyangkut perempuan dan anak di Banyuwangi.
"Untuk itu kami harapkan, seluruh stakeholder untuk mengeratkan sinergitas. Kita komitmen menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara ambil bagian dalam meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing," pungkasnya
